PONTIANAKNEWS.COM (KETAPANG) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ketapang bersama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaaan melakukan grand launching program 1 Desa 100 Pekerja rentan dan Sistem Transaksi Non Tunai pada pelaksanaan APBDes di Hotel Emerald Borneo Ketapang, belum lama ini
Kegiatan yang merupakan bagian dari komitmen Pemkab Ketapang dalam memberikan perlindungan bagi pekerja miskin rentan tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Ketapang Martin Rantan, SH.,M.Sos, Dewan Pengawas BP BPJS Ketenagakerjaan Aditya Warman, Bupati Kubu Raya H. Muda Mahendrawan.
Bupati Martin Rantan mengatakan kalau keberadaan masyarakat yang berprofesi sebagai pekerjaan rentan lni menyebar di seluruh desa di 20 kecamatan yang ada di Ketapang.
Baca Juga: Tiga Penghargaan Kembali Diperoleh Bank Kalbar Pada Arena TOP GRC Awards 2023
"Semua daerah tingkat desa itu punya potensi pekerja rentan. Ini yang akan mendapatkan perlindungan," ucap Bupati.
Beliau juga mengatakan kalau pihaknya sangat mendorong program 1 Desa 100 pekerja rentan ini. Seluruh desa diminta untuk menjalankan program ini dengan mendata masyarakat yang bekerja rentan untuk diberikan jaminan perlindungan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
"Saya harap nanti para Kades bersama unsur di pemerintahan desa dapat mendata masyarakatnya," harap orang nomor wahid di Kabupaten Ketapang itu.
Baca Juga: Bupati Ketapang Akan Bangun Jembatan Pawan 6
Beliau juga mendorong pelaksanaan sistem non tunai pada transaksi APBDes di tingkat pemerintahan desa, namun menurutnya untuk sementara pelaksanaannya akan dilakukan secara bertahap karena terkait beberapa desa yang belum terjangkau oleh signal internet.
"Bertahap dulu desa yang sudah bisa internet, sambil belajar dan sistem non tunai ini memang bagus, karena setidak-tidaknya bisa terselamatkan dari dugaan penyalahgunaan dana desa, minimal dapat meminimalisir lah," Ujar Bupati Martin Rantan.
Sementara Kepala BPJS Ketapang Julianto Marpaung mengatakan program perlindungan 1 desa 100 pekerja rentan merupakan inisiasi yang telah di bahas sejak lama dan merupakan tindak lanjut dari instruksi presiden (Inpres) kepada pemerintah daerah (Pemda) untuk mencegah kemiskinan ekstrem.
Baca Juga: IDE by Indosat Business Berkolaborasi dengan YOOV Dukung UMKM
"BPJS ketenagakerjaan punya peran disana bagaimana mencegah kemiskinan baru dengan memberikan perlindungan kepada pekerja rentan yang dimulai dari tingkat desa," Katanya.
Marpaung melanjutkan, kalau dari masing-masing Desa bisa memilih 100 orang yang statusnya pekerja rentan, apabila dia bekerja beresiko kecelakaan kerja maka akan terdampak kemiskinan baru di desa dan menganggu ekonomi keluarga tersebut.
"Diharapkannya ada pekerja rentan yang diberikan perlindungan oleh BPJS ketenagakerjaan dan maka resiko yang timbul dialihkan kepadanya serta jaminan kematian akan mendapatkan santunan senilai Rp 42 juta," ucapnya.
