PONTIANAKNEWS.COM (PONTIANAK) – Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial, Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak terus berkomitmen untuk bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan di Kota Pontianak.
Hal itu diungkap Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan usai peringatan Hari Pelanggan Nasional di Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Pontianak Jalan Ahmad Yani, Senin (4/9/2023).
“Momentum Harpelnas sangat luar biasa, dimana kita langsung praktek kepada penerima manfaat yang sesungguhnya,” ujarnya.
Baca Juga: Ketum DPP LDII Berharap Para Elit Kedepankan Etika Politik, Sebab Bakal Jadi Catatan Sejarah
Keberadaan BPJS Ketenagakerjaan menurut Bahasan amat dibutuhkan masyarakat, khususnya di Kota Pontianak. Ia mengajak seluruh pemangku kebijakan utamanya awak media untuk membantu pemerintah menyebarluaskan informasi tentang BPJS Ketenagakerjaan ini.
“Supaya beban dan risiko yang mungkin timbul akibat beban kepada masyarakat akan meringankan, sehingga penerima beasiswa tidak putus sekolah, dan mencapai cita-citanya. Atas nama Pemkot Pontianak, saya mengapresiasi BPJS Ketenagakerjaan dalam rangka Harpelnas 2023,” katanya.
Baca Juga: IFA 2023: Changhong Andalkan Teknologi Mutakhir
Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Aditya Warman menyambut baik upaya Pemkot Pontianak dalam memprioritaskan pelanggan, salah satunya menurutnya karena dihadiri langsung oleh kepala daerah dalam hal ini Wakil Wali Kota Bahasan. Adit menyebut, digitalisasi menjadi faktor pertumbuhan organisasi.
“Mengikuti (kepesertaan) BPJS Ketenagakerjaan berarti menakar risiko masa depan,” paparnya.
Digitalisasi pelayanan di BPJS Ketenagakerjaan sudah masif dilakukan. Artinya, lanjut Adit, dapat memudahkan proses administrasi. Lewat program Jamsostek Mobile (JMO), peserta Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan akan menerima secara langsung klaim peserta.
Baca Juga: Dampak Kabut Asap, Disdik Ketapang Berikan Kebijakan BDR Bagi Siswa Sekolah
“BPJS tidak menunggu, melainkan menjemput bola (menjemput peserta). Dan peserta adalah sahabat kita,” tuturnya.
Dalam rangka Harpelnas ini, pihaknya menggelar berbagai agenda, seperti menjadikan desa sebagai ekosistem baru. Setiap permasalahan di desa, seperti kejatuhan buah, mengalami luka akibat gigitan binatang buas sampai menyerahkan jaminan.
“Kita ada kunjungan berbasis emergency. Kami sadar juga, yang diurus bukan sehat saja. Yang diurus yang berangkat kerja, terjadi risiko, masuk ke IGD, maka langsung kontak kita (untuk diurus),” tutupnya. (cc)
