 |
| Viral Kantor Desa Semrawut Ternyata Ada Dugaan Penyelewengan Anggaran DD |
PONTIANAKNEWS.COM
(KETAPANG) – Buntut dari fakta saat kunjungan Camat
Kendawangan Eldiyanto S.Sos M.M ke Desa Danau Buntar beberapa hari yang lalu,
Desa Danau Buntar adalah desa penghujung di Kecamatan Kendawangan Kabupaten
Ketapang.
Ditambah maraknya
pemberitaan diberbagai media terkait permasalahan yang terjadi di Desa Danau
Buntar Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang membuat banyak warga penasaran
pasalnya Desa terjauh di Kecamatan Kendawangan ini dinilai seakan mati suri
alias nyaris tidak ada aktivitas, lalu kemudian dikait-kaitkan dengan Kepala
Desanya yang diduga telah menyalahgunakan Dana Desa (DD) atas temuan Audit
Inspektorat senilai Rp.600 juta pada tahun anggaran 2022 lalu.
Hal tersebut
disampaikan Koordinator Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) Peduli Kayong, Suryadi terkait
informasi bahwa Inspektorat pada tahun lalu menemukan penyalahgunaan anggaran
sebesar 600 juta rupiah pada tahun 2022 seharusnya Inspektorat transparan
jangan ada yang ditutup-tutupi.
“Inspektorat
harus transparan dalam perkara ini, jangan ada yang terkesan ditutup-tutupi,”
ucap Suryadi kepada redaksi www.pontianaknews.com
padahari Minggu, (22 Januari 2023).
Suryadi
mengatakan jika sekiranya pun temuan atau kerugian negara tersebut telah
dikembalikan Rp.600 juta kepada Kas Negara apakah itu selesai begitu saja...?
“Kami selaku
praktisi social control pegiat anti korupsi berkewajiban untuk menyelamatkan
keuangan negara, untuk itu kami meminta dengan tegas kepada Bapak Bupati
Ketapang melalui Inspektorat Kabupaten Ketapang agar secepatnya mengambil
tindakan tegas. Bagaimana seorang Kades mengurus kepentingan administrasi
warganya kalau kantor desa selalu tutup,” tegasnya.
Suryadi yang
getol menyoroti perilaku oknum dan masalah korupsi itu menegaskan akan mengawal
dan membawa Kasus Desa Danau Buntar ke Ranah Hukum.
“Kami
berencana akan membawa persoalan ini ke ranah hukum atas perbuatannya walaupun
infonya sudah dikembalikan kerugian negara, karena apa yang dilakukan Kades
Danau Buntar sangat menciderai rasa keadilan,” tegas Suryadi dengan nada geram.
Hal senada
juga disampaikan Wito Koeswoyo Ketua Komcab LP-KPK Ketapang meminta pihak APH
agar mengusut tuntas adanya dugaan penyalahgunaan jabatan maupun kebijakan yang
telah dilakukan oleh Kades Danau Buntar.
”Kami dari
LP-KPK meminta APH baik Kepolisian maupun Kejaksaan agar mengusut tuntas
permasalahan di Desa Danau Buntar. Yang saya dengar dari informasi bahwa
Inspektorat pada tahun lalu menemukan penyalahgunaan anggaran sebesar 600 juta
rupiah pada tahun 2022, oleh karena itu hal ini jangan di diamkan, agar tidak
menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum,” tutur Wito.
Wito
mensinyalir bahwa Pemerintahan Desa Danau Buntar juga tidak ada Laporan Pertanggungjawaban
(LPJ) sejak tahun 2018.
”Kita juga
dapat informasi bahwa dari tahun 2018 hingga 2022 Kades Desa Danau Buntar tidak
ada Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)
kepada Camat,” kata Wito.
Secara
terpisah Camat Kendawangan Eldy Yanto, S.Sos.,M.M, saat dikonfirmasi melalui
sambungan telepon selulernya membenarkan bahwa sejak tahun 2018 Desa Danau
Buntar tidak ada Laporan Pertanggungjawaban (LPJ).
“Memang
benar, bukan hanya dari tahun 2018, tapi dari tahun tahun sebelumnya, tidak ada
sama sekali sepucuk suratpun laporan yang masuk dari desa Danau Buntar,” jelas
Eldy via telepon WhatsApp.
Menurut Eldy
tidak ada aktivitas yang real di desa tersebut dan ada temuan mark-up oleh
Inspektorat dalam proyek Desa. Pihaknya
sudah seringkali menegor namun tidak digubris.
”Ditemukan
Inspektorat kemaren ada yang dimark-up, yang kurang layak untuk diterima, belum
lagi yang lain- lain yang tidak terbangun dan sebagainya, hingga akhir tahun
2022 belum ada pembangunan yang real. Kita sering menegor melalui surat agar
segera menyelesaikan SPJ, namun tidak digubris,” terang Eldy.
Menurut info
yang disampaikan Camat bahwa Pihak PMD juga sudah menyurati Kades Danau Buntar,
itupun juga tidak digubris, Lebih jauh Eldy menerangkan, bahwa pihak PMD
Kabupaten Ketapang juga sudah menyurati Hindi selaku Kades Danau Buntar, namun
hasilnya juga nihil.
“Dari PMD
juga sudah menyurati Kades Danau Buntar, agar memaksimalkan pelayanan terhadap
masyarakat. Namun kemaren Rabu tanggal 18 Januari 2023, saat kami melakukan
monitoring, tidak ada satupun perangkat desanya yang ada di tempat, dan di
dalam kantor tidak ada ditemukan sepucuk suratpun terkait laporan kegiatan,
bahkan temuan-temuan dari Inspektorat terkait APBDes dan hasil verifikasi dari
Kecamatan juga tak ada,” lanjut Eldy.
Eldy juga
menyebut, kalau Kades danau Buntar lebih banyak tinggal di Ketapang, dan tidak
ada di desa tempat tugasnya.
”Dia (Kades
Hindi-red) jarang di tempat dan lebih banyak di Ketapang, dalam setahun hanya
empat lima kali saja datang, saat hari besar,
pencairan dan pembayaran tunjangan perangkat desa selebihnya di
Ketapang,” sebutnya.
“Dari sekian
perangkat yang ada di Danau Buntar hanya Kasi Tapem yang standby di tempat dan
melayani kami, untung saja ada pak Margono, kalau tidak saya juga tak tau harus
mengarah kemana, karena tak tau arah tujuan, sedang Kades entah kemana,”
pungkas Eldy. (Fendi's).
Editor :
Putri
