Notification

×

Sampaikan Keluhan Aspirasi Tolak Kenaikan BBM, GERAM Datangi Gubernur Dan Pertamina Kalbar

Sabtu, 17 September 2022 | 20.28 WIB Last Updated 2022-09-18T03:28:29Z
 Keluhan Aspirasi Tolak Kenaikan BBM GERAM Kalbar

PONTIANAKNEWS.COM (PONTIANAK) – Sejumlah masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) melakukan aksi damai dengan penyampaian aspirasi ke Kantor Gubernur dan Pertamina Kalbar tentang kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) pada hari Jumat (16 September 2022).

 

Kedatangan Masyarakat GERAM diterima langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kalbar, dr Harisson, M.Kes dan didampingi Asisten 3, Kadis Perikanan dan Kelautan, Kadis Tanaman Pangan, Kadis Pertanian dan Holtikultura, Kadishub Kalbar, Kasat Pol PP Kalbar, perwakilan Dinas Sosial Kalbar dan Kepala Disperindag Kalbar.

 

“Alhamdulillah penyampaian aspirasi hari ini oleh perwakilan masyarakat yang tergabung di GERAM diterima dengan baik oleh pemerintah propinsi Kalbar beserta Jajaran dan Pimpinan Pertamina Kalbar,” ujar Agus Setiadi, Fasilitator Aksi.

 

Agus Setiadi mengatakan kedatangan GERAM yang diwakili oleh POM, SPM, PSSN, PPM, KTSI, Kelompok UMKM, Kelompok Nelayan, Organisasi Pemuda, Bodygard Ulama, Forum RT Kubu Raya, Club Motor dan lainnya.

 

“Kami berterima kasih kepada Pemvrop Kalbar yang telah mau menampung dan menyampaikan aspirasi kami ke pemerintah pusat. Kehadiran kami hari ini bersama sejumlah elemen masyarakat untuk mendukung perjuangan adek-adik mahasiswa se-Indonesia yang telah 2 minggu melakukan aksi dan menegaskan bahwa kami masyarakat memang sangat merasakan dampak kenaikan ini," terang Ketua Umum POM ini.

 

Sementara itu salah seorang perwakilan nelayan dari Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya, Ramdan, menyampaikan bahwa dirinya dan para nelayan sangat mengeluhkan sulitnya mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi untuk Nelayan.

 

“Kami ini merupakan kelompok masyarakat yang paling terdampak akibat kenaikan BBM ini, karena biaya melaut tinggi melangit karena tembus 16 ribu per liter utk solar. Sehingga hal ini sangat memberatkan kami para nelayan, sementara hasil tangkapan kami mayoritas tidak naik di penampung-penampungh besar atau toke," tukas warga Desa Sepok Laut ini.

 

Oleh karena itu Ramdan atas nama Masyarakat Nelayan meminta kepada Gubernur dan Pertamina Kalbar agar segera menindaklanjuti masalah ini. Hampir sepanjang pesisir, semua nelayan kecil pasti merasakan dan mengeluhkan hal yang sama.

 

“Hanya nelayan besar saja dan sedikit nelayan kecil yang dapat mengakses BBM bersubsidi ini, sementara sebagian dari kami harus pasrah mendapati BBM yang mahal selangit ini. Sangat tak sesuai antara biaya yg dikeluarkan dengan hasil, apalagi melaut ini kan tak tentu dan tak bisa dipastikan hasilnya," ungkap nelayan tradsional ini.

 

Sementara itu Hal yang sama disampaikan oleh Daeng Mochtar, salah seorang masyarakat yang berprofesi sebagai supir lintas daerah ini, Ia mengatakan saat ini semakin sulit mendapatkan BBM jenis Solar.

 

“Kami sangat kesulitan mengakses BBM bersubsidi, paska kenaikan BBM ini bukannya makin mudah dapat solar, malah makin sulit. Bahkan kami terpaksa harus antri sampai semalaman bahkan ada yang 2 hari antri baru bisa dapat solar, itu pun solar nya dijatah lagi dan tak mencukupi untuk berangkat ke daerah," terang Ketua Perjuangan Seorang Supir Nusantara ini (PSSN).

 

Daeng Mochtar mengatakan paling kasian lagi yakni supir-supir daerah yang masuk Pontianak, mereka banyak yang tak bisa mengisi ke SPBU karena tak memiliki kartu. Ini kan sangat membebani para supir, kasian mereka meskipun sebagian ada perusahaan atau bos yang menaungi.

 

“Kami berharap Pertamina Kalbar bisa menertibkan tindakan-tindakan ilegal dan sistem yang merugikan para supir karena sangat menyita waktu dan energi," keluh Mochtar yang nerupakan Warga Segedong Kab Mempawah ini.

 

Lain lagi yang disampaikan oleh perwakilan emak-emak pelaku UMKM di kota Pontianak, Dian Nusaria, Ia sangat merasakan sekali dampak kenaikan BBM karena harga bahan-bahan kue di pasar juga ikut melonjak naik Sehingga berdampak terhadap biaya produksi.

 

“Kami dihadapkan pada dilema untuk menaikkan harga jual, jika naik otomatis daya beli pelanggan menurun drastis. Tak dinaikkan, efeknya margin profit tipis sekali. Padahal inilah penghidupan kami kaum emak-emak pelaku umkm," beber Dian Nusaria yang juga Sekjen salah satu kelompok UMKM Kalbar.

 

Belum lagi daya listrik 450 VA yang akan dihapus dan diganti jadi 900 VA, tentu makin memberatkan masyarakat menengah ke bawah karena harus membayar iuran listrik pasti lebih besar.

 

“Sementara bantuan-bantuan ke masyarakat banyak tak tepat sasaran karena data yang kurang valid dan tak aktual. Memang pemerintah ada menggelontorkan bantuan untuk pelaku UMKM, tapi banyak sekali dari kami yang merasa tak tersentuh program tersebut," pungkas Ibu lima anak ini. (tim liputan).

 

Editor : Putri

×
Berita Terbaru Update