-->
Gubernur Kalimantan Barat, H. Sutarmidji, S.H., M.Hum
PONTIANAKNEWS.COM (PONTIANAK) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) terus melakukan sinergitas antar lembaga terkait serta data yang akurat untuk mengendalikan inflasi.
Hal itu
disampaikan Gubernur Kalimantan Barat, H. Sutarmidji, S.H., M.Hum saat
memberikan sambutan di acara Kick Off Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi
Pangan (GNPIP) Kalbar 2022 pada hari Selasa (19 September 2022).
Acara ini
diselenggarakan Tim Pengendali Inflasi Daerah Provinsi Kalimantan Barat (TPID
Prov Kalbar) bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kalimantan
Barat.
Seluruh
Bupati dan Wali Kota Se-Kalimantan Barat, jajaran Forkopimda Prov Kalbar,
akademisi, turut hadir di Aula Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Prov
Kalbar jalan A Yani Pontianak.
Gubernur
Kalimantan Barat, H. Sutarmidji, S.H., M.Hum mengatakan melalui data yang
akurat, pemerintah daerah bersama TPID bisa melakukan pemetaan gejolak inflasi
di setiap daerah di Kalbar.
“Pertama,
data. Kedua, koordinasi. Dengan koordinasi, kita bisa memprediksi dan
mengantisipasi untuk menjaga inflasi," tegas H Sutarmidji.
Gubernur
Kalimantan Barat, H. Sutarmidji, S.H., M.Hum menyebut bahwa Inflasi akan
terjadi jika semua pihak lengah dan membiarkan ketidakseimbangan antara
kebutuhan dan persediaan di lapangan.
Oleh sebab
itu, Gubernur juga menekankan semua stakeholder agar bersama-sama menjaga
berbagai komponen yang bisa meningkatkan angka inflasi di suatu daerah.
Bahan pokok
beras merupakan salah satu komponen bahan pokok penyumbang inflasi cukup besar.
Untuk
mengatasi hal tersebut, Pemprov Kalbar menjaga produksi beras dan mengawasi
pendistribusiannya.
“Komponen-komponen
apa saja yang harus kita jaga sebagai penyumbang inflasi besar, seperti beras
yang menjadi penyumbang inflasi sebesar 74 persen. Maka, ketersediaan beras
harus dijaga supaya angka inflasi tidak terlalu dalam,” jelas H. Sutarmidji.
Kabupaten
Sintang merupakan daerah yang mendapat perhatian khusus karena mengalami
peningkatan inflasi year-on-year di atas 7,39 persen.
Meskipun
terjadi deflasi sekitar -0,96 persen pada bulan Agustus 2022.
“Angka
inflasi tinggi di Sintang disebabkan rendahnya produksi bahan pokok.
Komponen-komponen itu datangnya dari luar Sintang, yang berarti biayaya besar
atau mahal. Kemudian, jumlah pasokan komponen tidak menentu, kadang banyak
kadang tidak," jelas Gubernur Kalbar.
Hal tersebut
mengakibatkan kebutuhan meningkat di waktu tertentu, namun tetap menimbulkan
inflasi.
Kabupaten
Sintang bukan penghasil beras, tetapi Kabupaten Melawi merupakan penghasil
beras.
"Kabupaten
Melawi juga harus jaga itu. Alhamdulilah, ada Gudang Bulog di sana, sehingga
bisa menjadi penyeimbang harga,” ujar H. Sutarmidji.
Beliau
memprediksi angka inflasi Kalbar di akhir tahun 2022 tidak melebihi angka
inflasi nasional, yakni sebesar 5 persen -5,2 persen, asalkan semua stakeholder
bersinergi untuk mencegah inflasi.
"Kita
masih bisa membuat deflasi di bulan Oktober 2022 atau November 2022. Tetapi,
ada hari besar keagamaan di bulan Desember,” tutur Gubernur.
Selain itu,
Pemprov Kalbar akan menggelar Operasi Pasar yang dimaksudkan bisa menekan
kenaikan harga komponen-komponen yang bisa memicu kenaikan inflasi.
“Bansos dan
Operasi Pasar akan menjadi program tahunan Pemprov Kalbar dalam mengendalikan
inflasi,” tutup H. Sutarmidji. (tim liputan).
Editor : Putri
