Notification

×

BKKBN Kalbar Lakukan Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2021

Kamis, 22 September 2022 | 09.46 WIB Last Updated 2022-09-22T16:46:44Z

BKKBN Kalbar Lakukan Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2021

PONTIANAKNEWS.COM (PONTIANAK) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kalimantan Barat menggelar workshop pemutakhiran Pendataan Keluarga 2022 tingkat Provinsi Kalbar, Tujuan kegiatan itu, sebagai tindaklanjut dari pelaksanaan Pendataan Keluarga di tahun lalu.

 

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Perwakilan BKKBN Kalbar, Abdul Rakhman pada kegiatan yang dilaksanakan pada hari Rabu (21/9), Ia mengatakan  bahwa  kegiatan pemutakhiran Pendataan Keluarga 2022 merupakan tindak lanjut dari kegiatan Pendataan Keluarga (PK) tahun lalu.

 

Menurutnya, penting dilakukan pemutakhiran data, seban data-data keluarga saat ini, sudah tentu akan terus mengalami pembaruan.

 

Seperti di tahun lalu, dari data calon ibu tengah hamil sekarang sudah melahirkan. Begitu pula bagi yang memiliki balita sudah tentu sekarang menjadi baduta.

 

"Makanya perlu pemutakhiran data sebagai bentuk intervensi dari program Bangga Kencana dan upaya kami buat menurunkan stunting," ujarnya.

 

Dalam kegiatan ini melibatkan OPD KB, dan PKB. Lokusnya memang tidak semua kecamatan diundang. Dari 170 an kecamatan hanya 120 perwakilan kecamatan yang ikut serta. Karena digiat ini sifatnya memutakhirkan data.

 

Lebih dalam ia melanjutkan di pemutakhiran data ini, juga sekaligus dibahas penggunaan alokasi anggaran buat menjalankan program ini.

 

"Kita mau jelaskan, mana alokasi anggaran dari BOKB, DAK non fisik dan lainnya. Semua dibahas disini. Sehingga saat programnya berjalan tidak tumpang tindih," ujarnya.

 

Soal kendala sinyal dalam penginputan sebuah data dari teman-teman PKB yang bertugas di daerah, turut menjadi perhatian. Sebab sebagian tenaga PKB bekerja di wilayah yang memang akses sinyalnya kurang. Bahkan tidak ada. 

 

Belum lagi jumlah tenaga PKB di Kalbar yang masih jauh dari cukup. Dari data BKKBN, tenaga PKB mesti memegang tujuh sampai sepuluh desa. Seharusnya satu PKB maksimal megang tiga desa. Namun karena SDM yang terbatas, sehingga membuat tugas PKB menjadi semakin berat.

 

Pada kesempatan itu, ia juga ingin, dalam menjalankan program ini, BKKBN dapat dibantu dari masing-masing daerah. Sebab apa yang dilakukannya, nanti datanya juga akan digunakan di daerah masing-masing sebagai dasar tindak lanjut sebuah program. (tim liputan).

 

Editor : Putri

×
Berita Terbaru Update