Bank Indonesia Canangkan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan Di Kalbar

Bank Indonesia Canangkan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan Di Kalbar

PONTIANAKNEWS.COM (PONTIANAK) - Perekonomian Kalimantan Barat pada triwulan II 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 4,45 persen (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya.

Dari sisi penawaran, pertumbuhan didorong oleh beberapa Lapangan Usaha (LU) seperti perdagangan besar dan eceran, transportasi dan pergudangan, pertambangan, serta penyediaan akomodasi dan makan minum.

Hal itu terungkap dalam Press rilis yang disampaikan Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kalimantan Barat,  Agus Chusaini, Ia mejelaskan dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi didorong oleh kinerja konsumsi rumah tangga, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), dan ekspor pada hari Kamis (15 September 2022).

“Inflasi nasional termasuk Kalimantan Barat sepanjang tahun 2022 menunjukkan trend peningkatan dibanding kondisi inflasi pada tahun 2021,” terangnya.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kalimantan Barat ini menjelaskan pada Agustus 2022, inflasi nasional tercatat 3,63 persen (ytd) dan 4,69 persen (yoy) sedangkan Kalimantan Barat tercatat 3,67 persen (ytd) dan 4,43 persen (yoy).

“Kondisi tensi geopolitik serta gangguan rantai pasok global mempengaruhi kondisi supply domestik, termasuk untuk komoditas energi sehingga pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi,” urainya.

Secara historis, kenaikan harga BBM akan diikuti dengan kenaikan inflasi pada komoditas-komoditas lain karena biaya logistik ikut meningkat. Oleh sebab itu, diperlukan sinergi seluruh stakeholders dalam rangka pengendalian inflasi daerah yang optimal.

Agus Chusaini menjelaskan dalam Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2022, Presiden RI, Ir Joko Widodo memberikan 5 arahan yaitu :

a. Memperkuat identifikasi sumber tekanan inflasi di daerah melalui pemanfaatan data mikro dan makro serta data detail

b. Memperluas Kerja Sama Antar Daerah (KAD) guna mengurangi disparitas pasokan dan harga antar wilayah. TPIP dan TPID perlu mengidentifikasi wilayah surplus dan defisit serta menjadi fasilitator untuk mendorong kerja sama antar daerah dalam pengendalian inflasi.

c. Menurunkan biaya transportasi dengan memanfaatkan fasilitas distribusi perdagangan antar daerah dan termasuk menurunkan harga tiket pesawat dengan menambah jumlah pesawat.

d. Mengoptimalkan pengunaan anggaran belanja tidak terduga untuk mendukung upaya pengendalian inflasi daerah.

e. Mempercepat penyerapan APBD untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

“Sebagai tindak lanjut arahan presiden RI dalam rakornas, pada tanggal 10 Agustus 2022, Bank Indonesia mencanangkan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP),” terangnya lagi.

GNPIP merupakan wujud nyata sinergi dan komitmen bersama Bank Indonesia, Tim Pengendali Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID), pelaku industri, serta masyarakat untuk mengelola tekanan inflasi dari sisi suplai dan mendorong produksi dalam rangka mendukung ketahanan pangan secara integratif, masif, dan berdampak nasional.

“Implementasi GNPIP ini dilakukan di seluruh provinsi di Indonesia termasuk Kalimantan Barat,” ujar Agus Chusaini.

Agus Chusaini menjelaskan GNPIP ini bertujuan untuk mendorong implementasi langkah-langkah pengendalian inflasi yang well calibrated, well planned, well communicated, dan berdampak nasional.

Adapun program unggulan yang akan diimplementasikan di Kalimantan Barat, antara lain sebagai berikut:

a. Pemberian PSBI berupa bantuan bibit, alsintan, dan Saprotan Saat ini Bank Indonesia bersinergi dengan dinas terkait di kabupaten dan kota sedang melakukan identifikasi beberapa Gapoktan dan Pondok Pesantren yang potensial menjadi penerima bantuan.

b. Operasi Pasar serta Pasar Murah Bank Indonesia bersama dengan TPID provinsi dan kabupaten dan kota bersinergi dalam pelaksanaan Operasi Pasar atau Pasar Murah dalam rangka pengendalian inflasi melalui penyediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan.

c. Pencanangan Komitmen Kerjasama Antar Daerah (KAD) TPID provinsi atau kabupaten dan kota akan melakukan penandatangan komitmen untuk memperkuat KAD intra Kalimantan Barat dan akan dilakukan forum lanjutan untuk membahas komoditas yang potensial untuk dikerjasamakan antar Kabupaten dan Kota di Kalimantan Barat.

d. Edukasi Inflasi Bank Indonesia bersinergi dengan PKK Provinsi Kalimantan Barat akan melakukan edukasi terkait inflasi kepada ibu-ibu rumah tangga melalui penyusunan booklet edukasi inflasi. Selain itu juga akan dilakukan sinergi program dalam rangka mendukung pengendalian inflasi pangan di Kalimantan Barat.

e. Penguatan koordinasi dan komunikasi Penguatan dilakukan melalui penyelenggaraan High Level Meeting (HLM) TPID secara periodik dan wadah komunikasi lainnya. Untuk itu, Bank Indonesia terus mengajak masyarakat untuk turut mendukung program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan ini guna menjaga terkendalinya inflasi pangan yang akan mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional. (tim liputan).

Editor : Putri