--> |
| Menteri Negara BUMN Erick Thohir Sebut Media Siber Harus Ikut Jaga Demokrasi |
PONTIANAKNEWS.COM (JAKARTA) — Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memungkinkan akses masyarakat pada informasi di ruang digital semakin cepat dan luas. Hal ini harus dibarengi dengan peningkatan kualitas perusahaan pers khususnya media siber.
Demi
menjaga demokrasi yang bercirikan kebebasan berpendapat dan kebebasan pers,
pengelola ruang redaksi perlu menarik garis yang tegas antara informasi bohong
dan informasi faktual.
Demikian
antara lain pesan yang disampaikan Menteri Negara BUMN Erick Thohir di hadapan
peserta Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Jaringan Media Siber Indonesia
(JMSI) di Ruang Banda, Hotel Borobudur Jakarta pada hari Senin (1 Agustus 2022).
“Saya
percaya bahwa kita senantiasa memiliki semangat yang sama dalam mengembangkan
kualitas media siber di Indonesia, terutama mengingat semakin majunya perkembangan
teknologi dan digitalisasi di Indonesia yang membuat akses untuk masyarakat
terhadap media siber menjadi semakin mudah dan luas,” ujar Erick Thohir melalui
pesan video yang ditayangkan di lokasi Rapimnas.
Rapimnas
yang bertema “Penguatan Pondasi Organisasi dan Akselerasi Program Kerja” ini
dihadiri unsur pimpinan JMSI di seluruh Indonesia dan dibuka oleh Wakil Ketua
Dewan Pers Agung Dharmajaya yang mewakili Ketua Dewan Pers Prof. Azyumardi
Azra.
Rapimnas
JMSI dipimpin Ketua Umum JMSI Teguh Santosa dan Sekjen JMSI Eko Pamuji serta
ikut dihadiri pimpinan teras JMSI Pusat lainnya.
Erick
Thohir merupakan satu dari 18 pimpinan kelompok media massa yang menandatangani
Piagam Palembang dalam Hari Pers Nasional (HPN) 2018 di Palembang, Sumatera
Selatan.
Piagam
Palembang merupakan salah satu tonggak penting dalam perkembangan masyarakat
pers nasional dan berisi antara lain komitmen pemilik media untuk membangun
perusahaan pers yang profesional yang melaksanakan sepenuhnya Kode Etik
Jurnalistik, Standar Perusahaan Pers, Standar Perlindungan Wartawan, dan
Standar Kompetensi Wartawan.
Dalam
sambutan di hadapan peserta Rapimnas JMSI, Erick juga mengatakan bahwa
Kementerian BUMN yang dipimpinnya selalu berkomitmen untuk mendukung prinsip
kebebasan pers maupun kebebasan berpendapat di media siber.
“Saya
percaya dan mengakui kedua prinsip tersebut merupakan satu tarikan nafas dengan
semangat demokrasi,” ujar Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) ini.
Namun
di sisi lain, dia menambahkan, tidak dapat dipungkiri selalu ada pihak yang
berupaya memanfaatkan kebebasan dalam demokrasi untuk kepentingan diri sendiri.
“(Mereka)
menggerogoti demokrasi melalui informasi yang sangat kejam, hoax, fitnah, dan
provokasi,” tegasnya.
Karena
itulah, Erick Thohir mengingatkan, agar masyarakat pers nasional, terutama
pengelola media siber, ikut menjaga demokrasi dengan menghadirkan informasi
yang memenuhi prinsip check and balances.
“Saya
yakin seluruh insan pers yang ada hari ini mampu memberikan informasi yang
akurat, adil, berimbang, serta membuat garis batas yang tegas antara opini yang
tidak benar yang berdasarkan hoax dan fakta yang benar,” katanya lagi.
Dengan
ketegasan dalam menarik “garis batas” itu, Erick Thohir yakin masyarakat
Indonesia akan mendapatkan berita yang benar, edukasi yang benar, dan mampu
mencerna informasi dengan baik.
Tradisi
ini harus diperjuangan untuk kepentingan yang lebih luas, termasuk untuk
menjaga pertumbuhan industri media siber sendiri.
“Saya
ucapkan selamat melangsungkan Rapimnas untuk seluruh anggota dan pengurus JMSI
demi mewujudkan Indonesia yang maju, makmur, dan mendunia,” demikian Erick
Thohir menutup sambutannya. [Sumber : Jaringan Media Siber Indonesia].
Editor
: Putri
