![]() |
Sensus Penduduk Lanjutan 2020 Penting Sebagai Acuan Program |
PONTIANAKNEWS.COM (PONTIANAK) - Badan Pusat Statistik (BPS) mulai menggelar Sensus Penduduk 2020 Lanjutan. Dilaksanakannya Sensus Penduduk 2020 lanjutan pada tahun ini dikarenakan sensus yang semestinya pada Juni 2021 lalu diundur setahun akibat pandemi Covid-19.
Wali Kota
Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan tujuan Sensus Penduduk 2020 Lanjutan
yang digelar pada tahun ini adalah untuk mengumpulkan data penduduk dan kondisi
perumahan secara mendalam.
Wali Kota
Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengajak warga Kota Pontianak mendukung pelaksanaan
Sensus Penduduk 2020 Lanjutan dalam rangka mendukung program pembangunan.
Menurutnya, selain menyediakan data jumlah, komposisi, persebaran dan
karakteristik penduduk, Sensus Penduduk juga sebagai dasar dalam menetapkan
perencanaan dan kebijakan pemerintah. Sehingga dengan hasil data dari sensus
yang dilakukan BPS, akan memudahkan pihaknya dalam membuat acuan program.
"Kita
berharap dengan adanya Sensus Penduduk 2020 Lanjutan ini data yang tersaji
lebih lengkap dan tentunya kualitasnya lebih baik," ujarnya usai
menghadiri rapat koordinasi teknis daerah Sensus Penduduk 2020 Lanjutan di
Hotel Mercure, pada hari Senin (30 Mei 2022).
Menurutnya,
apabila data yang disajikan valid dan berkualitas, maka akan berdampak pada
program pembangunan yang berkualitas pula. Apalagi, kata dia, sensus yang
dilakukan menggunakan metode by name by address dengan verifikasi langsung di
lapangan oleh petugas.
"Dengan
melibatkan Satuan Lingkungan Setempat (SLS) supaya semakin banyak data yang
disensus maka semakin baik pula data yang disajikan," ungkapnya.
Edi
menambahkan data-data yang terhimpun itu bisa dengan mudah diakses pemerintah
pusat maupun pemerintah daerah. Peran BPS sebagai sebuah institusi yang
menghimpun dan menganalisis data sangat bermanfaat bagi program dan kepentingan
pembangunan khususnya di Kota Pontianak. Dengan data yang valid dan akurat,
maka akan memudahkan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak dalam menyusun dan
menganalisis program sehingga berdampak pada pembangunan.
“Misalnya
data penduduk miskin, pertumbuhan ekonomi, peningkatan Indeks Pembangunan
Manusia (IPM) serta data terkait kebijakan dalam menyikapi pengendalian inflasi
daerah,” pungkasnya. (tim liputan).
Editor : Putri