Notification

×

Ratusan Guru P3K SMAN, SMKN Dan SLBN Terima SK Tahap II

Jumat, 24 Juni 2022 | 14.50 WIB Last Updated 2022-06-24T21:50:08Z

 

Ratusan Guru P3K SMAN, SMKN Dan SLBN Terima SK Tahap II 

PONTIANAKNEWS.COM (PONTIANAK) - Sebanyak 333 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Fungsional Guru Tahap II menerima Surat Keputusan (SK) Gubernur Kalimantan Barat di Halaman Kantor Gubernur Kalbar pada hari Rabu (22 Juni 2022) lalu.


Kepada seluruh PPPK, Gubernur Kalimantan Barat, H. Sutarmidji, S.H., M.Hum., berharap agar seorang guru terus mengikuti perkembangan teknologi informasi agar bisa lebih mudah mengakses materi yang akan disampaikan dan kedepan nanti murid bisa lebih pandai dari guru.


"Kalau saudara tidak menguasai materi, maka murid akan lebih pintar dari saudara. Ketika murid banyak tahu dari guru, maka secara psikologis akan mempengaruhi saudara sebagai guru," ungkap H. Sutarmidji.


Setelah menyandang status PPPK, maka tidak ada lagi permasalahan antara PNS dan PPPK, karena statusnya saat ini sudah sangat jelas. Kendati demikian, Gubernur minta para PPPK Guru untuk bersabar dan selalu mencermati perkembangan terkait aturan PPPK yang masih cukup panjang dalam rangka pemerintah menata birokrasi di tataran pegawai dan pejabatnya.


"Tidak hanya di jajaran kepegawaian, pejabat pun juga ditata. Eselon IV sudah hampir tidak ada, eselon II banyak perampingan perangkat daerah dan ini seiring dengan perkembangan teknologi, sehingga yang dikerjakan oleh manusia semakin hari semakin simpel. Artinya,sebagai guru, saudara tidak perlu menggunakan tenaga yang sangat besar, tetapi harus bisa mengikuti perkembangan itu," tegas Gubernur Kalbar di hadapan seluruh peserta.


Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Drs. Ani Sofyan, M.M., mengemukakan SK diberikan kepada 333 orang PPPK Guru SMAN/SMKN/ SLBN, di seluruh Kalbar Tahap II berdasarkan hasil seleksi tahun 2021. Sedangkan Tahap I sudah diberikan kepada 392 orang.


"Setelah ini mereka akan menandatangani surat penunjukan menjalankan tugas sebelum tanggal 1. Karena, kalau lewat tanggal 1, mereka tidak dapat gaji," jelas Kepala BKD Prov Kalbar. (tim liputan).


Editor : Putri

×
Berita Terbaru Update