Notification

×

Iklan

Smart E-Procurement Perbaiki Tata Kelola Pengadaan Barang Dan Jasa Yang Bersih

Jumat, 27 Mei 2022 | 10.40 WIB Last Updated 2022-05-27T17:40:29Z
Smart E-Procurement Perbaiki Tata Kelola Pengadaan Barang Dan Jasa Yang Bersih

PONTIANAKNEWS.COM (PONTIANAK) - Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes., membuka Sosialisasi Implementasi Smart E-Procurement Dalam Peningkatan Tata Kelola Pengadaan Barang atau jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada hari Rabu (25 Mei 2022).


Sekda Prov Kalbar mengungkapkan kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dalam tata kelola Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat guna mengedepankan transparansi, akuntabel dan kapabilitas.


"Hal itu sesuai amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2020-2024. Maka, hal ini menjadi penting dan menuntut atensi serius kita bersama mengingat permasalahan dalam capaian indikator tata kelola PBJ masih sangat perlu untuk ditingkatkan," ungkap dr. Harisson, M.Kes.


Ada beberapa hal yang masih menjadi kendala dan perlu menjadi bahan evaluasi untuk setiap tahunnya, seperti Pengumuman Rancangan Umum Pengadaan (RUP) yang masih terdapat ketidaksesuaian berdasarkan hasil perencanaan pengadaan yang telah disusun oleh Perangkat Daerah.


"Tidak teratur dan sering terlambatnya penyampaian usulan Paket Pengadaan Barang dan Jasa dan metode pemilihan, sehingga tidak sesuai dengan strategi dan RUP yang telah diumumkan pada aplikasi SIRUP oleh masing-masing Perangkat Daerah. Tak hanya itu saja, pekerjaan jasa konsultasi konstruksi (perencanaan atau perancangan) dan pekerjaan konstruksi dilakukan dan diusulkan pada tahun anggaran yang bersamaan," tutur Sekda Prov Kalbar.


Smart E-Procurement diharapkan dapat mewujudkan tertib pelaksanaan persiapan pemilihan penyedia barang dan jasa, khususnya E-Tendering, dengan cara memperlakukan penerapan aplikasi SIPRAJA (Sistem Informasi Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa) yang telah disediakan oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.


"Penyajian Informasi Pengadaan Barang dan Jasa secara real time, cepat, dan akurat, dengan memberlakukan publikasi data pada aplikasi SIMPEL dan SIPRAJA dalam rangka mendukung P3DN dan capaian aksi pemberantasan korupsi dalam sektor PBJ bisa ditekan," tuturnya.


Kegiatan yang diselenggarakan di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat tersebut turut dihadiri perwakilan LKPP RI KPK-RI, Plt Direktur Wilayah 4 KPK-RI, Plh. Kepala Biro Barang dan Jasa Setda Prov Kalbar, dan para kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. (tim liputan).


Editor : Putri

×
Berita Terbaru Update