Notification

×

Iklan

Sekda Provinsi Dorong Peningkatan Produktivitas Dan Transformasi Ekonomi Di Kabupaten Mempawah

Kamis, 24 Maret 2022 | 16.43 WIB Last Updated 2022-03-24T23:43:53Z
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes.,

PONTIANAKNEWS.COM (MEMPAWAH) - Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes., mengikuti Acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 Kabupaten Mempawah secara daring di Ruang Analisis Data Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Kamis (24/03/2022).


Kegiatan Musrenbang RKPD Kabupaten Mempawah dilaksanakan secara Hibrid, dengan dihadiri Wakil Bupati Mempawah, H. Muhammad Pagi, S.Hi., M.M., Anggota DPRD Provinsi Kalbar Dapil Mempawah dan Kubu Raya, Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Mempawah, Jajaran Forkopimda Kabupaten Mempawah, Sekretaris Daerah Kabupaten Mempawah, dan Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah, Akademisi, Pemangku Kepentingan, dan Perwakilan Masyarakat Kabupaten Mempawah.


Pelabuhan Internasional Terminal Kijing yang masih dalam tahap penyelesaian merupakan salah satu fokus pembangunan proyek strategis nasional. Pelabuhan tersebut dapat menjadi akses pengembangan wilayah d Kalimantan Barat dan menjadi alur ekspor ke seluruh negara dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki Kalimantan Barat. Hal tersebut selaras dengan tema Rencana Kerja Pemerintah pada tahun 2023, yaitu “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.


“Terdapat beberapa isu strategis dan keinginan masyarakat yang belum optimal. Pertama, peningkatan pelayanan kebutuhan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, air bersih, serta pelayanan lainnya. Kedua, belum optimalnya implementasi penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik. Ketiga, IPM Kabupaten Mempawah yang masih dibawah rata-rata kabupaten atau kota dan Provinsi Kalimantan Barat,” papar Wabup Mempawah.


Pembangunan di Kabupaten Mempawah tahun 2023 difokuskan pada pembangunan desa menuju Desa Mandiri. Selanjutnya, pembangunan infrastruktur dimana Kabupaten Mempawah sedang memperbaharui kualitas jalan yang menjadi kewenangan kabupaten untuk membuka akses terisolasinya beberapa desa yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Sungai Kunyit yang menjadi Sentra Wilayah Strategis Nasional, sehingga pembangunan tersebut dapat mendongkrak ekonomi dan pengembangan wilayah di Kecamatan Sadaniang, Toho, dan Anjongan.


Selain itu, H. Muhammad Pagi juga menyampaikan jumlah usulan belanja langsung tahun 2023  yang mencapai Rp 2,3 Triliyun. Sementara estimasi belanja langsung tahun 2023 bernilai sama dengan tahun 2022 yakni hanya Rp 1,08 Triliyun.


“Saya minta Bappeda Kabupaten Mempawah melakukan penajaman, penyelarasan, dan klarifikasi, Rancangan RKPD sesuai Prioritas Pembangunan Tahun 2023 yang nantinya akan menjadi rujukan dalam UHK 2023 dan RAPBD tahun 2023. Sehingga, apa yang dihasilkan dari RAPBD 2023 merupakan skala prioritas masyarakat dengan harapan meningkatnya perekonomian masyarakat di Kabupaten Mempawah yang lebih baik dan merata di seluruh lapisan,” Wakil Bupati Mempawah.


Kemudian, Kabupaten Mempawah mengajukan beberapa usulan pembangunan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, diantaranya lanjutan pembangunan SMA Negeri 1 Mempawah, pembangunan SMK Negeri 1 Sungai Purun Besar, Kecamatan Segedong, penyediaan air bersih pada PDAM Tirta Jaya Mempawah untuk mendukung operasional dari Pelabuhan Kijing, Kampus IPDN dan Batalyon Kavaleri, penyelesaian RSUD bertaraf internasional, dan pengalihan status jalan kabupaten menjadi jalan provinsi untuk Jalan Gusti Moch Taufik.


Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar berpesan dalam menyusun program dan kegiatan prioritas harus memperhatikan prioritas kebutuhan daerah dan diarahkan untuk mencapai target kinerja pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Mempawah.


Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat juga menyoroti beberapa capaian kinerja makro pembangunan daerah Kabupaten Mempawah seperti Indikator Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mempawah menunjukkan nilai yang cukup baik yakni tumbuh sebesar 4,10%, persentase Penduduk Miskin Kabupaten Mempawah sebesar 5,18%, indikator makro lainnya yakni Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2021 menunjukkan angka sebesar 7,71%. Indikator selanjutnya adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Capaian IPM Kabupaten Mempawah pada Tahun 2021 adalah sebesar 66,03 berada dibawah capaian Provinsi sebesar 67,90. Pencapaian IPM pada tahun 2023 merupakan Prioritas Provinsi yang telah disampaikan pada Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023.


Selain fokus  capaian IPM tersebut, Pemerintah Kabupaten Mempawah juga harus terus memperhatikan penyediaan infrastruktur dasar masyarakat. Peningkatan kualitas Jalan Kabupaten harus terus dilakukan, penyediaan air bersih dan sanitasi bagi masyarakat juga terus diupayakan. Penanganan desa-desa yang belum memiliki aliran listrik dan terjangkau jaringan internet juga sudah diupayakan, baik melalui Program Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Koordinasi dengan PLN dan Pemerintah Pusat. Di sisi lain, antisipasi terhadap bencana alam harus juga mendapat perhatian bagi semua pihak dengan terus memperbaiki kualitas lingkungan hidup agar pembangunan berkelanjutan dapat terwujud di Kabupaten Mempawah secara khusus dan di Kalimantan Barat secara umum.


"Program dan kegiatan yang disepakati dalam Musrenbang RKPD Tahun 2023 Kabupaten Mempawah adalah program dan kegiatan yang menjadi prioritas kebutuhan masyarakat di daerah, serta mendukung pencapaian indikator kinerja di dalam RPJMD Kabupaten Mempawah. Untuk itu, Musrenbang ini juga dapat menghasilkan keputusan-keputusan yang mengedepankan aspirasi dan pandangan dari masyarakat Kabupaten Mempawah,” harap Sekda Prov Kalbar.(tim liputan).


Editor : Putri

×
Berita Terbaru Update