 |
| Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono |
PONTIANAKNEWS.COM (PONTIANAK) – Pemerintah Kota Pontianak terus jalankan Program strategis seperti pembangunan duplikasi Jembatan Kapuas I, pembangunan Mal Pelayanan Publik, pembangunan Rumah Sakit Kota di Kecamatan Pontianak Utara, pembangunan Rusunawa, pelebaran jalan di sepanjang Sungai Jawi.
Kemudian juga
pemancangan turap serta penyempurnaan Jalan Mantap dan Jalan Lingkungan Mantap,
akan dilanjutkan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak pada Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pontianak Tahun 2023 mendatang.
Hal itu
diungkap Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, usai membuka kegiatan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kota Pontianak Tahun 2023,
Selasa (22/3/2022), di Hotel Aston.
“Bahkan kita
sudah ke arah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara signifikan, dengan
melibatkan UMKM secara aktif. Setelah infrastruktur, kita akan prioritaskan
sosial ekonomi masyarakat,” jelasnya.
Ia menyebut
banyak pencapaian Pemkot Pontianak serta target yang belum selesai. Pihaknya
terus berupaya untuk mencapai target sesuai visi dan misi Kota Pontianak. Satu
diantara peningkatan itu adalah pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM),
dari yang sebelumnya 79,35 persen di tahun 2019 menjadi 79,93 persen di tahun
2021.
“Ini jauh
dari rata-rata IPM nasional yang 72,7 persen. IPM ini dipengaruhi sektor
pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat,” ungkapnya.
Selanjutnya,
pertumbuhan ekonomi juga turut meningkat. Meski sempat turun di tahun 2020
akibat pandemi, lanjut Edi, pertumbuhan ekonomi di Kota Pontianak yang
sebelumnya 4,14 persen di tahun 2019 sudah menyentuh angka 4,60 persen di tahun
2021.
Angka
Pertumbuhan Ekonomi Melebihi Target, Capai 4,60 Persen
“Pertumbuhan
ekonomi sampai 4,60 persen sudah melebihi target yang kita prediksi dalam RPJMD
Kota Pontianak,” paparnya.
Bertumbuhnya
ekonomi ini kemudian turut menekan angka kemiskinan. Jika di tahun 2019 berada
di angka 4,88 persen, di tahun 2021 kemarin, sudah turun menjadi 4,58 persen.
Adapun soal angka pengangguran yang melonjak pada tahun 2021 lalu, hal ini
dicoba untuk diupayakan untuk menurun di tahun 2022.
“Di dalam
program kita paling utama yaitu menyediakan fasilitas bagi pelaku usaha mikro
serta mempercepat perizinan bagi mereka,” terangnya.
Terkait
perkembangan ekonomi mikro, Edi menerangkan angka inflasi di Kota Pontianak
yang kian seimbang. Dari tahun 2019 yang menyentuh 2,64 persen sampai sekarang
di angka 1,16 persen. Pihaknya bisa mengendalikan angka inflasi tersebut
meskipun saat ini mengalami kendala terkait persoalan harga minyak goreng di
pasaran.
"Saya
mengapresiasi Bank Indonesia (BI) Perwakilan Kalbar yang telah bekerjasama
selama ini,” ucapnya.
Gubernur
Kalbar Sutarmidji berharap Wali Kota Pontianak sudah harus memikirkan bagaimana
membuka kawasan-kawasan baru untuk permukiman baru atau sektor properti.
Pasalnya, Kota Pontianak dengan luas wilayah yang terbatas, yakni 107 kilometer
persegi harus ada pengembangan kawasan baru sehingga mendorong pertumbuhan
ekonomi dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Kota
ini dengan luas yang terbatas maka setiap pembangunan yang dilaksanakan harus
bisa menjawab kebutuhan 20 hingga 30 tahun ke depan," ungkapnya.
Selanjutnya,
ia juga menyoroti infrastruktur di Kota Pontianak yang disebutnya 90 persen
dalam kondisi mantap. Namun masih perlu dilakukan beberapa pelebaran jalan.
Diantaranya Jalan Hasanuddin yang idealnya diperlebar lagi tiga meter. Kemudian
Jalan H Rais A Rahman dan Husin Hamzah juga dimintanya segera dituntaskan.
"Jalan
Husin Hamzah di sisi kiri dan kanannya mesti dilebarkan lagi dua hingga tiga
meter," ucap Sutarmidji.
Sektor
pariwisata juga bisa menjadi tumpuan bagi Pemkot Pontianak. Oleh sebab itu,
potensi-potensi yang ada harus dikembangkan terutama berkaitan dengan sektor
pariwisata. Apalagi, lanjut dia, kalau lahan di Tugu Khatulistiwa bisa
diserahterimakan dari Kodam XII/Tpr kepada Pemkot Pontianak untuk pengembangan
kawasan itu, maka destinasi wisata di sepanjang Sungai Kapuas tersebut akan
semakin menarik.
"Tinggal
bagaimana menjaga Sungai Kapuas tetap bersih dan cantik," tuturnya.
Terkait Mal
Pelayanan Publik yang saat ini tengah dikerjakan oleh Pemkot Pontianak,
Sutarmidji sependapat dengan pembangunan tersebut yang berlokasi di Kapuas
Indah. Sebab hal itu dinilainya dapat membangkitkan kembali perekonomian di
pasar yang merupakan cikal bakal pasar modern di Kota Pontianak seperti tahun
1970-an sejak berdirinya.
"Kawasan
Kapuas Indah itu akan hidup kembali seperti tahun 1970-an karena di sanalah
cikal bakal pasar modern di Kota Pontianak," sebutnya.
Ketua DPRD
Kota Pontianak Satarudin menuturkan sebagaimana visi misi Wali Kota dan Wakil
Wali Kota Pontianak, seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di
lingkungan Pemkot Pontianak harus mendukung dengan melakukan capaian-capaian
yang telah dicanangkan.
"Kami
lakukan pengawasan kepada para kepala OPD manakala tidak menyentuh atau
menyelesaikan visi misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota," imbuhnya.
Pihaknya
akan mengawal Musrenbang RKPD ini hingga menjadi APBD dengan tetap melihat
program prioritas tahun 2023. Setelah itu, tahapan selanjutnya adalah
menuangkannya ke dalam Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (KUA-PPAS).
"Pekan
kedua bulan Juni itu sudah masuk dan dibahas di DPRD dan kami akan kawan hingga
menjadi Perda APBD 2023," pungkasnya. (tim liputan).
Editor : Putri
