 |
| Ketua Panitia HUT Ke-2 JMSI, Khalid Zabidi |
PONTIANAKNEWS.COM (KENDARI) - Dekarbonisasi telah menjadi isu sentral di dunia internasional dan akan menjadi penggerak utama kebijakan di negara-negara ekonomi besar di dunia.
Transisi
energi dari energi fosil ke energi baru terbarukan (EBT) penting untuk dilihat
tidak hanya dari sudut pandang hukum supply-demand. Lebih dari itu, EBT pada
gilirannya akan melahirkan berbagai konsekuensi baru secara geopolitik yang
juga akan berdampak pada aspek sosial politik domestik.
Karenanya
berbagai pihak, terutama masyarakat pers nasional, perlu ikut mengawal
persoalan transisi energi sedari dini.
Demikian
disampaikan Ketua Panitia HUT ke-2 Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI),
Khalid Zabidi, dalam keterangan di Kendari, Sulawesi Tenggara.
Khalid
mengatakan, untuk membahas persoalan transisi energi ini, JMSI akan menggelar
seminar khusus mengenai dampak geopolitik EBT di arena HUT ke-2 JMSI di Hotel
Plaza Kubra, Jalan Supu Yusuf, Kendari.
"Perspektif
geopolitik dari transisi energi menuju EBT akan dibahas Ketua Komite Tetap
Energi Terbarukan dan Gerakan Net Zero di Kadin Indonesia, Muhammad
Yusrizki," ujar Khalid yang bersama Sekjen JMSI Mahmud Marhaba dan
rombongan tiba di Kendari pada Sabtu siang.
Judul
presentasi Muhammad Yusrizki juga amat tegas, yakni "Dekarbonisasi,
Transisi Energi, dan Energi Baru Terbarukan dalam Kerangka Geopolitik"
yang menekankan arti penting persoalan ini terutama di arena Pemilu 2024.
Muhammad
Yusrizki adalah alumnus ITB dan juga salah seorang Wakil Ketua Umum Ikatan
Alumni ITB. Ia dikenal sebagai praktisi energi dengan segudang pengalaman
bisnis dan profesional termasuk di sektor industri dan jasa keuangan.
Selain
menghadirkan narasumber dari Kadin Indonesia, sambung Khalid lagi, pihaknya
juga turut mengundang Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI)
Mardani Haji Maming sebagai pembicara.
Pengusaha
dan mantan bupati yang kini menjabat sebagai Bendahara Umum PB Nahdlatul Ulama
itu juga dikenal sebagai praktisi energi di tanah kelahirannya di Kalimantan
Selatan.
Khalid
berharap, seminar transisi energi ini akan memperkaya perspektif pemilik
perusahaan pers yang bergabung dalam JMSI dan wartawan yang bekerja di
perusahan-perusahan pers tersebut.
"Tidak
dapat dipungkiri, Indonesia adalah negara dengan sumber energi melimpah. Sudah
sepantasnya masyarakat pers nasional memberikan perhatian khusus mengenai
energi agar keberlimpahan yang kita miliki itu dapat digunakan maksimal untuk
kemajuan rakyat, bangsa, dan negara," demikian Khalid.
Tentang JMSI
JMSI
dideklarasikan di arena Hari Pers Nasional (HPN) 2020 di Banjarmasin,
Kalimantan Selatan, pada 8 Februari 2020.
Organisasi
perusahaan pers ini telah memiliki pengurus di 31 provinsi di tanah air. Pada
tanggal 10 Januari 2020, secara resmi JMSI menjadi salah satu konstituen Dewan
Pers.
SK mengenai
hasil verifikasi JMSI diserahkan langsung Wakil Ketua Dewan Pers Hendry Ch.
Bangun kepada Ketua Umum JMSI Teguh Santosa dalam sebuah upacara sederhana di
Bandung, Jawa Barat, pada 21 Januari 2022. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) Firli Bahuri hadir dan menyaksikan penyerahan SK Dewan Pers itu. [Sumber
: Jaringan Media Siber Indonesia].
Editor : Putri
