Notification

×

Iklan

Herry Wirawan Pemerkosaan 13 Santriwati Dituntut Hukuman Mati Dan Kebiri Kimia

Selasa, 11 Januari 2022 | 16.50 WIB Last Updated 2022-01-12T00:50:34Z
Herry Wirawan Pemerkosaan 13 Santriwati 

PONTIANAKNEWS.COM (BANDUNG) - Herry Wirawan (36) terdakwa kasus pemerkosaan terhadap 13 santriwati di Kota Bandung ini dituntut untuk dihukum mati dan kebiri secara kimia oleh jaksa dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat.  

Hal tersebut disampaikan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Barat, Asep N Mulyana, Ia mengatakan tuntutan hukuman mati itu diberikan kepada Herry Wirawan karena aksi asusilanya hingga menyebabkan para korban mengalami kehamilan dinilai sebagai kejahatan yang sangat serius.

"Kami pertama menuntut terdakwa dengan hukuman mati. Sebagai bukti, sebagai komitmen kami untuk memberikan efek jera kepada pelaku," kata Asep di Pengadilan Negeri Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (11/01/2022).

Selain itu, Asep juga mengatakan pihaknya memberikan sejumlah penambahan tuntutan hukuman lain kepada terdakwa yang melakukan aksi tidak terpuji tersebut.

Herry oleh jaksa dituntut untuk membayar denda sebesar Rp 500 juta, dan juga dituntut membayar restitusi kepada para korban sebesar Rp 331 juta.

"Kami juga meminta kepada hakim untuk menjatuhkan pidana tambahan berupa pengumuman identitas, identitas terdakwa disebarkan, dan penuntutan tambahan berupa kebiri kimia," kata Asep.

Menurutnya, pertimbangan hukuman mati itu diberikan karena kejahatan Herry itu dilakukan kepada anak asuhnya ketika dirinya memiliki kedudukan atau kuasa sebagai pemilik pondok pesantren.

"Perbuatan terdakwa itu bukan saja berpengaruh kepada kehormatan fisik, tetapi berpengaruh ke psikologis dan emosional para santri keseluruhan," tuturnya.

Dan, yang menurutnya paling berat, yakni Herry menggunakan simbol-simbol agama dan pendidikan untuk melancarkan aksinya tersebut.

"Presiden pun sudah menaruh perhatian terhadap kejahatan terdakwa," ujar dia.

Herry dituntut bersalah sesuai dengan Pasal 81 ayat (1), ayat (3) Dan (5) jo Pasal 76D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan pertama. (tim liputan).

Editor : Putri

×
Berita Terbaru Update