Notification

×

Iklan

Kawal Kebijakan Pemerintahan Jokowi, DPD Kamijo Kalbar Lakukan Konsolidasi

Jumat, 03 Desember 2021 | 09.58 WIB Last Updated 2021-12-03T17:58:53Z
Pengurus DPD Kamijo Kalimantan Barat

PONTIANAKNEWS.COM (PONTIANAK) – Pengurus DPW Kader Militan Jokowi (Kamijo) Provinsi Kalimantan Barat yang kini telah menjadi bagian dari Organisasi Masyarakat (Ormas) Lembaga Kader Militan Jokowi mengadakan kegiatan rapat Konsolidasi Regional Laporan Kinerja tahunan 2021yang juga dihadiri jajaran pengurus DPD dan DPC Kamijo di Sekretariat Bersama jalan Adi Sucipto Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, Jumat (03/12/2021).


DPW Kader Militan Jokowi (Kamijo) Provinsi Kalimantan Barat dalam menyongsong tahun 2022 untuk menguatkan kerangka keanggotaan di organisasi demi mendukung progam pemerintahan Presiden Ir Joko Widodo dan KH. Maruf Amin untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di semua sektor.


Hal itu disampaikan Ketua DPW Kader Militan Jokowi (Kamijo) Provinsi Kalimantan Barat, Jono Darsono kepada sejumlah awak media seusai memimpin rapat konsoli dasi organisasi tersebut.


"Rapat regional ini dihadiri Sekertaris DPW, Ketua-Ketua DPD, serta ketua bidang masing-masing dan para seluruh anggota disemua daerah,” ungkap Jono.


Pada rapat konsolidasi tersebut Ketua DPW Kader Militan Jokowi (Kamijo) Provinsi Kalimantan Barat, meminta para pengurus harus betul-betul mematuhi segala bentuk aturan organisasi yang tertuang dalam AD-ART serta tunduk  dan patuh pada aturan UU negara tetang organisasi.


"Seluruh anggota juga wajib mendukung segala bentuk progam pemerintah, membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan, selalu mensosialisasikan kepada khalayak luas hal-hal penting seperti pencegahan-pencegahan terhadap bentuk ancaman  Radikalisme, bahaya Narkoba, Pencegahan Korupsi, berita-berita hoox, adu domba dan lain sebaginya yang ingin memecah belah bangsa,” tegas Jono Darsono.


Ketua DPW Kader Militan Jokowi (Kamijo) Provinsi Kalimantan Barat, mengatakan Kamijo harus ikut andil sebagi relawan Jokowi serta lembaga organisasi masyarakat yang memiliki hak dalam aturan UUD Kamijo wajib mengawal, mengawasi, mendorong serta menjadi motor penggerak Pemerintah Pusat.


“Kamijo akan membantu pemerintahan Jokowi agar semua anggaran APBN yang di kucurkan di semua sektor tepat sasaran bermamfaat luas kepada masyarakat di daerah khusus Kalbar yang terbagi 14 Kabupaten dan Kota, agar tidak menjadi sia-sia dan memperkaya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab,” tegas Ketua DPW Kamijo.


Jono Darsono mengajak kepada awak media dan seluruh jajaran pengurus anggota Lembaga Kader Militan Jokowi (Kamijo) yang hadir, jika ada temuan-temuan penyimpangan diminta untuk membuat laporan langsung ke Presiden Jokowi, KPK, dan Mabes Polri berserta jajaran penegak hukum yang ada di Provinsi Kalimantan Barat.


“Jagan biarkan para oknum koruptor menjadi raja benalu dengan uang rakyat,” pungkas Jono Darsono (tim liputan).


Editor : Putri

×
Berita Terbaru Update