Notification

×

Iklan

Sikap Tegas Gubernur Terhadap Perusahaan Sawit Dan Tambang Jangan Hanya Wacana

Sabtu, 13 November 2021 | 15.35 WIB Last Updated 2021-11-13T23:35:27Z
Ketua Fraksi Amanat Nasional DPRD Kalbar, Ardiansyah


PONTIANAKNEWS.COM (PONTIANAK) - Menanggapi pernyataan Gubernur Kalimantan Barat, H Sutarmidji, SH, M.Hum tentang kondisi banjir di beberapa kabupaten antara lain Sintang, Kapuas Hulu, Melawi, Sekadau, Sintang dan Ketapang  yang terjadi beberapa waktu lalu yang hi ngga kini masih terus terjadi.


Hingga pekan ke tiga sejumlah daerah tersebut hingga kini masih dilanda banjir dan masih membutuhkan bantuan bahan pokok.


Ketua Fraksi Amanat Nasional DPRD Kalbar, Ardiansyah mengatakan, banjir tahun ini cukup parah yang terjadi, selain karena intensitas cuaca yang memang memasuki musim penghujan.


Ardiansyah juga menyatakan perlu adanya revitalisasi tata ruang, revitalisasi berkaitan dengan area perkebunan yang dikelola oleh perusahaan perkebunan dan tambang yang tidak sesuai dengan tata ruang yang ada, selain itu rusaknya ekosistem diakibatkan tidak sesuainya revitalisasi  di Kalimantan Barat.


Ardiansyah menilai terjadinya pembangunan dan pengelolaan pertambang itu dinilai salah dan dampaknya sangat fatal, sehingga banjir yang sangat luar biasa dan ini merupakan faktor kurang singkronisasi, Ia berharap agar Pemprov Kalbar dan Legislatif bisa melakukan perbaikan revitalisasi secara menyeluruh.


"Revitalisasi ini perlu dilakukan kita di DPRD Kalbar siap membahas Perda terkait revitalisasi bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, agar tidak ada lagi banjir yang menggangu kestabilan daerah dan merugikan warga," ungkap Anggota Komisi II DPRD Kalbar ini.


Ketua Fraksi Amanat Nasional DPRD Kalbar, Ardiansyah menambahkan sangat sependapat dan menyambut baik tindakan tegas Gubernur Kalbar, terkait perusahaan sawit dan tambang yang tidak berkontribusi dan abai terhadap kondisi musibah banjir di Kalbar, harus ditindak tegas bukan hanya wacana tapi dengan adanya kesepakatan bersama terkait revitalisasi  membuat produk hukum terkait tata ruang di Kalbar. Pemerintah harus berani mengambil tindakan tegas.


"Saya mendukung langkah Gubernur Kalbar terhadap perusahaan sawit dan tambang di Kalbar namun harus dengan sanksi yang nyata bukan hanya wacana, dengan adanya kesepakatan bersama terkait revitalisasi dengan adanya produk hukum terkait tata ruang di Kalbar,” tegasnya. (Sul)


Editor : Ade

×
Berita Terbaru Update