Notification

×

Iklan

Polemik Pernyataan Gus Yaqut, GMNI Kalbar Ajak Lihat Sejarah

Jumat, 29 Oktober 2021 | 19.05 WIB Last Updated 2021-10-30T02:05:03Z
Ketua DPD GMNI Kalbar, Anselmus Ersandy Santoso
PONTIANAKNEWS.COM (PONTIANAK) - Pernyataan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut yang menyebut bahwa  Kementerian Agama (Kemenag) merupakan 'hadiah negara' untuk Nahdlatul Ulama atau NU banyak menuai polemik.

Namun menanggapi hal tersebut Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kalimantan Barat mengajak melihat sejarah agar polemik tersebut tidak berkepanjangan.

Ketua DPD GMNI Kalbar, Anselmus Ersandy Santoso mengatakan Indonesia adalah negara yang plural dan beraneka ragam. Dari Sabang sampai Merauke terdapat banyak golongan, suku dan agama. Maka di Indonesia terdapat banyak perkumpulan yang mengatasnamakan identitasnya masing-masing, mulai dari kelompok agama, kelompok suku, kelompok budaya dan ada yang mengatasnamakan kelompok kebangsaan.

"Tentunya setiap kelompok memiliki peran masing-masing dan mengambil bagian didalam perjalanan bangsa," sebutnya melalui keterangan tertulis, Sabtu  (30 Oktober 2021).

Menurutnya, Nahdlatul Ulama atau biasa disingkat NU adalah salah satu kelompok agama Islam yang ada di Indonesia. Berdasarkan hasil survei LSI, total seluruh penduduk Indonesia berjumlah kurang lebih 250 juta penduduk dengan jumlah penduduk muslim yang berkisar 87%, namun NU memiliki jumlah pengikut mencapai 49,5%.

"Jumlah tersebut membuat NU menjadi satu-satunya organisasi keagamaan terbesar di Indonesia," katanya.

Pemuda yang biasa disapa Sandi itu menjelaskan, berdasarkan catatan sejarah, NU yang merupakan kelompok agama sudah membuktikan kontribusinya bagi Bangsa sejak sebelum kemerdekaan hingga hari ini. Pada 1916, lahir organisasi pergerakan untuk melawan penjajahan Belanda. Organisasi pergerakan ini dikenal dengan nama Nahdlatul Wathon atau Kebangkitan Tanah Air. Organisasi ini diinisiasi oleh KH Wahab Chasbullah.

"Dua tahun berselang pada 1918, muncul organisasi yang bertujuan memberikan pendidikan sosial-politik kaum santri. Organisasi ini disebut dengan Taswirul Afkar atau lebih dikenal dengan Nahdlatul Fikri yang berarti Kebangkitan Pikiran. Organisasi ini terus berkembang ke beberapa kota di Indonesia. Pada 1918, muncul pula organisasi untuk pedagang yang diberi nama Nahdlatul Tujjar yang artinya Kebangkitan Saudagar," tuturnya.

Pada 1926, lanjutnya, para ulama melihat banyak masalah yang terjadi di wilayah nusantara, mulai dari masalah agama, mazhab, sosial dan kebangsaan yang berkembang di masyarakat. KH Hasyim Asy'ari pun mendirikan Nahdlatul Ulama yang berarti Kebangkitan Ulama pada 31 Januari 1926. Kala itu, NU dipimpin oleh Hadratus Syekh KH Hasyim Asy'ari dari Jombang Jawa Timur yang disebut sebagai Rais Akbar.

"Peran KH Hasyim Asy'ari sebagai sosok sentral perjuangan dalam meraih kemerdekaan terbukti dengan dikeluarkannya Fatwa Jihad yang kemudian dikenal sebagai Resolusi Jihad NU melawan penjajah Belanda pada 22 Oktober 1945 yang kemudian menyebabkan pecah perangdi Surabaya 10 November 1945. Semangat dan tegasnya KH Hasyim Asy'ari menyuarakan tentang perjuangan rakyat dalam meraih dan mempertahankan kemerdekaan sampai memunculkan kaidah yang bergema ‘mencintai Tanah Air adalah bagian dari iman’," terangnya.

Salah satu cara, jelasnya, yang ditempuh NU dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan yaitu dengan cara bersifat tengah-tengah atau moderat dalam menghormati setiap warga Indonesia yang berbeda agama, bahasa, dan budaya. Hal itu terbukti pada saat salah satu tokoh NU yang mengusulkan penghapusan tujuh kata dalam Piagam Jakarta demi mempertahankan persatuan.

"Pasca kemerdekaan terdapat berbagai kejadian yang membuktikan bahwa NU adalah kelompok agama mayoritas yang hadir bagi kaum minoritas. Beberapa peran NU sangat melekat dalam benak kaum minoritas di Indonesia. Melihat peran besar Gus Dur sebagai tokoh kunci dalam pengakuan perayaan Imlek dan pengorbanan salah satu anggota banser  karena ledakan bom saat bertugas mengamankan malam Natal di Gereja Eben Haezer di Mojokerto tahun 2000," terangnya.

Melihat sejarah peran ulama dan santri dalam perjuangan kemerdekaan, sebut dia, maka Presiden Joko Widodo menetapkan tanggal 22 Oktober sebagai Peringatan Hari Santri melalui Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2015. Penetapan tanggal 22 Oktober bertepatan dengan sejarah momentum Resolusi Jihad yang digagas pendiri NU, KH. Hasyim Asy'ari dan puluhan Kiai se Jawa-Madura pada tahun 1945. Resolusi Jihad ini dianggap sebagai ikrar sekaligus manifestasi dukungan ulama dan para santri terhadap kemerdekaan Indonesia.

"Penetapan Hari Santri Nasional bertujuan meneladani semangat juang yang didengungkan kepada para santri untuk senantiasa menjaga keutuhan NKRI, sesuai dengan amanat dan semangat yang digelorakan oleh para ulama. Selain itu, yang melatarbelakangi penetapan Hari Santri Nasional ini, yaitu pengakuan resmi pemerintah Republik Indonesia atas peran besar umat Islam dalam berjuang merebut dan mempertahankan kemerdekaan serta menjaga negara.

"Maka dukungan yang diberikan pemerintah kepada para santri hari ini, tidak terlepas dari alasan sejarah panjang dan harapan negara untuk menjadikan santri sebagai salah satu garda terdepan dalam mempertahankan NKRI," katanya.

Apresiasi negara terhadap peran dan kontribusi NU sebagai komunitas agama, lanjutnya, direspons oleh NU dengan mengusulkan penetapan 1 Juni 1945 sbg Hari Lahir Pancasila. Hal itu juga berbasis kajian akademis baik bersifat historis maupun ideologis, NU berpendapat bahwa pada sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945 adalah pertama kalinya Bung Karno mencetuskan dan menawarkan gagasannya tentang lima dasar Indonesia merdeka yang diberi nama Pancasila.

"Atas dasar itu NU secara resmi meminta kepada pemerintah untuk menetapkan 1 Juni 1945 sebagai hari lahirnya Pancasila. Maka melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 24 Tahun 2016, Pemerintah menetapkan tanggal 1 Juni 1945 sebagai Hari Lahir Pancasila. Penetapan tersebut akhirnya menghentikan perdebatan mengenai hari lahir Pancasila dan penetapan tersebut bertujuan agar pemerintah, masyarakat dan seluruh komponen bangsa memperingati Pancasila sebagai ideologi bangsa," lanjutnya.

Penetapan Hari Santri dan Hari Lahir Pancasila ini dapat dimaknai sbg bentuk kerjasama sesama anak bangsa antara golongan kebangsaan dan golongan Agama. Kalau kita jujur dan objektif, inilah potret budaya peradaban bangsa indonesia. Musyawarah dan kerjasama antar golongan merupakan karakter budaya nusantara. Dari dulu, kini dan untuk selama-lamanya.

"Rentetan sejarah mencatat peran Nahdlatul Ulama sejak sebelum kemerdekaan hingga hari ini. NU telah membuktikan kontribusinya bagi bangsa dalam upaya merebut kemerdekaan dan mempertahankan persatuan. Sebagai kelompok agama yang terbesar di Indonesia, NU juga telah menunjukkan perannya sebagai pengayom masyarakat kecil dan pelindung bagi umat minoritas. Maka Nahdlatul Ulama adalah salah satu kelompok agama terbesar yang bersifat moderat yang mengutamakan kepentingan bersama dan persatuan bangsa," tuturnya.

Dengan demikian, tegas dia, pernyataan  Menteri Agama Gus Yaqut dalam momentum peringatan Hari Santri Nasional untuk kalangan internal NU tersebut tidak perlu diperpanjang lagi. Mari kita perkuat Kerjasama & kolaborasi sesama anak bangsa untuk menjaga memajukan kehidupan bermasyarakat, berbangsa & bernegara. Setiap golongan & kelompok punya peran sesuai kapasitasnya masing masing.

"Mari kita kawal bersama agenda moderasi beragama dan memperkuat toleransi kehidupan umat beragama. Demi Indonesia yang lebih beradab, damai dan sejahtera," tutupnya. (Amin/tim liputan).

Editor : ADE

×
Berita Terbaru Update